Skripsi
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita berdasarkan perda Jatim NO.02 tahun 2004 dan fiqh siyasah dusturiyah
Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Perda Jatim No. 02 Tahun 2004 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Jawa Timur berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 tahun 2004? Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut kajian fiqh rnsiyasah dusturiyah? Analisis data dilakukan dengan metode deduktif yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum mengenai teori fiqh siyasah dusturiyah kemudian diaplikasikan dalam masalah yang bersifat khusus yaitu perlindungan hukum rnterhadap tenaga kerja wanita berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 tahun 2004 untuk dianalisa dan diketahui kesimpulan hukumnya. rnHasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia yang diatur dalam peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004 dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas memberikan pelatihan, penyaluran dan asuransi terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya wanita. Namun PJTKI masih berada dibawah naungan pemerintah daerah dan apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Bahwa dalam ajaran fiqh siyasah dusturiyah pemerintah memberikan spesifikasi khusus bagi wanita yang bekerja diluar negeri dengan cara menyalurkan tenaga kerja rnindonesia terutama wanita melalui PJTKI yang memang kompeten dalam melaksanakan tugas tersebut namun pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap penyaluran yang dilakukan oleh PJTKI. Sejalan dengan kesimpulan di atas hendaknya pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan perusahaan sebagai upaya kontrol sosial terhadap penyimpangan terhadap undang-undang dalam hal penyaluran tenaga kerja Indonesia, perlu adanya penyempurnaan rnterhadap pasal-pasal yang belum jelas seperti bentuk perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peyaluran tenaga kerja Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
S-2013/SJ/051 | Perpustakaan A. Yani | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain